PENANDATANGANAN MOU KERJA SAMA ANTAR PERANGKAT DAERAH SAAT UPACARA PERINGATAN HUT KOTA BIMA
Kota Bima-Puncak peringatan HUT ke-21 Kota Bima diperingati dengan Upacara yang dilaksanakan di Halaman Kantor Walikota Bima, Senin 10 April 2023. Dihadiri oleh Forkopimda, Anggota DPR RI, Kepala Daerah se Nusa Tenggara Barat, Pimpinan TNI/POLRI, Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima, Ketua TP-PKK, Pimpinan Perangkat Daerah, ASN Kota Bima serta undangan lainnya. Walikota Bima bertindak selaku Inspektur Upacara pada peringkatan HUT Kota Bima.
Dalam upacara peringatan HUT Kota Bima dilakukan penandatanganan MOU antar perangkat daerah terkait kerjasama pelaksanaan penanganan kecukupan gizi masyarakat melalui B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) secara integrasi berbasis pangan lokal agar tercapai pola pangan harapan dan penurunan angka stunting di Kota Bima. Penandatanganan MOU dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan penanganan gizi masyarakat yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku inisiator, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Koperindag, dan Kepala Dinas Pertanian.
Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah melaksanakan penanganan kecukupan gizi masyarakat melalui gerakan pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) secara intergrasi berbasis pangan lokal sebagai upaya mencapai pola pangan harapan dan terjadi penurunan angka stunting di Kota Bima.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Ichwanul Muslimin, SP., MM., menjelaskan latar belakang diadakan kerja sama ini untuk penguatan kolaborasi dalam mendukung komitmen Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi,SE dalam mempercepat akselarasi pembangunan Kota Bima dan juga agar perangkat daerah menjalin dan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Disamping itu semangat kolaborasi akan lebih menjamin efektivitas pencapaian target kinerja. Lebih lanjut mantan Kabag Tata Pemerintahan ini menjelaskan ternyata perangkat daerah memiliki sasaran kegiatan dan saling keterkaitan satu sama lain, misal Dinas Ketahanan Pangan terdapat kegiatan untuk mendukung ketercukupan gizi antara lain gerakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), Plakat (Pemanfaatan Pekarangan Kantor), Paruga (Pekarangan Rumah Keluarga), Sitaskot (Aplikasi Ketahanan Pangan Masyarakat Perkotaan), Bazar murah, Pemberian Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah, Pemberian Makanan Tambahan berdasarkan data peta rawan pangan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan kegiatan pembagian telor kepada masyarakat sebagai sumber protein dan juga melaksanakan DASYHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) dengan sasaran keluarga beresiko stunting. Dinas Kesehatan melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dilaksanakan oleh Puskesmas, pemberian Vitamin A, pemberian tablet tambah darah dan lain lain. Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat juga pelaksanaan kegiatan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serba ikan. Dinas Koperasi, Perindutrian dan Perdagangan dalam mendukung Pangan Lokal yang dapat dikembangkan oleh pelaku usaha UMKM sehingga menjadi gerakan usaha peningkatan ekonomi masyarakat. Juga Dinas Pertanian memiliki kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk mendukung ketersediaan pangan melalui program/kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan serta kegiatan pemanfaatan lahan produksi sehingga menjamin ketersediaan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Peningkatan kecukupan gizi masyarakat dilakukan melalui penanaman benih padi Inpari IR Nutri Zinc. Padi jenis ini memiliki kandungan Zn mencapai 34,51 ppm, budidaya padi biofortifikasi adalah pemuliaan tanaman untuk meningkatkan nilai gizi padi. Keunggulan tersebut diharapkan dapat mensukseskan program Pemerintah dalam mengatasi kekurangan gizi Zn dan meminimalisir kondisi stunting.
Hidayaturrahman, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai leading sector mengungkapkan akan pentingnya kolaborasi, koordinasi dan sinergisitas karena setiap perangkat daerah pasti memiliki tugas pokok masing-masing namun bukan berarti tidak ada titik temu dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas tersebut. Tugas dan kewenangan OPD pasti berbeda namun pasti terdapat irisan pelaksanaan tugas yang mempertemukan berbagai unit kerja maupun perangkat daerah. Semoga kita memiliki semangat kesepahaman yang sama untuk membangun koordinasi, kolaborasi dan sinergisitas guna kemajuan Kota Bima.