KOTA BIMA — Upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bima menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), jumlah kelurahan rentan rawan pangan di Kota Bima berhasil ditekan dari 12 kelurahan pada 2025 menjadi 5 kelurahan pada 2026.

Capaian tersebut merupakan hasil intervensi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kerentanan pangan, kemiskinan, serta permasalahan gizi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Melayu dan Manggemaci, Rabu (4/11/2026). Kunjungan tersebut dipimpin Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran AH, S.Pd., M.Si., didampingi Sekretaris Dinas Syarif Hidayatullah serta sejumlah pejabat dan tim teknis.

Kedua kelurahan tersebut merupakan bagian dari lima kelurahan yang masih masuk kategori rentan rawan pangan berdasarkan hasil analisis FSVA.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran AH, menjelaskan bahwa penurunan jumlah kelurahan rentan rawan pangan tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai perangkat daerah serta unsur masyarakat.

“Pada tahun 2025, berdasarkan hasil analisis FSVA, terdapat 12 kelurahan di Kota Bima yang masuk kategori rentan rawan pangan. Namun, melalui intervensi dan kolaborasi lintas sektor, pada tahun 2026 jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi lima kelurahan,” ungkap Gufran.

Menurutnya, upaya penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Dinas Kesehatan, DP3A, DPPKB, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Gufran menjelaskan, kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta mengevaluasi berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Kemiskinan, Stunting, dan Air Bersih Jadi Tantangan

Berdasarkan hasil komunikasi dengan pemerintah kelurahan, terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi kerentanan pangan di Kelurahan Melayu dan Manggemaci. Faktor tersebut meliputi kemiskinan, stunting, serta keterbatasan sarana dan prasarana air bersih.

Gufran menyebutkan, kemiskinan di wilayah perkotaan antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya urbanisasi yang tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sementara itu, ketersediaan lapangan kerja masih terbatas.

Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa bekerja sebagai buruh di pasar maupun pelabuhan dengan penghasilan yang relatif rendah, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

“Persoalan kemiskinan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang cukup, bergizi, dan beragam,” jelasnya.

Di sisi lain, angka stunting di Kota Bima terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data yang disampaikan, prevalensi stunting Kota Bima sebesar 9 persen, berada di bawah standar nasional sebesar 14 persen.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting, khususnya pada keluarga dengan kondisi ekonomi rentan.

Berbagai intervensi dilakukan melalui pemberian bantuan pangan berupa beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pemberian makanan tambahan bergizi seperti telur, susu, kacang hijau, dan abon, serta pendampingan keluarga melalui program orang tua asuh yang melibatkan ASN, pejabat kelurahan, dan perangkat daerah terkait.

Akses Air Bersih Masih Menjadi Persoalan

Selain kemiskinan dan stunting, keterbatasan akses air bersih juga menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi kondisi ketahanan pangan masyarakat.

Permasalahan ini terutama dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah pesisir dan perbukitan, seperti Kelurahan Melayu, Tanjung, Dara, Paruga, Ule, Sambinae, Panggi, Rontu,
Menurut,Gufran pengelolaan dan distribusi air bersih di sejumlah wilayah Kota Bima masih menghadapi kendala, jaringan distribusi belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal,sehingga masyarakat terkadang harus menunggu hingga dua atau tiga hari untuk mendapatkan aliran air yang lancar
Kondisi tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk kebutuhan rumah tangga,sanitasi dan pengolahan pangan
" Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pangan tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang cukup dan bergizi serta di dukung oleh lingkungan yang sehat dan ketersediaan air bersih," tegas Gufran.
Gufran berharap,melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan intervensi yang tepat sasaran,jumlah kelurahan rentan,rawan pangan di Kota Bima dapat terus di tekan
Pemerintah Kota Bima juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi,perangkat daerah,pemerintah kelurahan dan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Ketahanan pangan yang lebih kuat merata dan berkelanjutan