Dishanpan Kota Bima, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang diwakili oleh Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Muh. Ilham, S.Pt mengikuti rapat koordinasi dan bimbingan teknis penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan kabupaten/kota yang dilaksanakan di Hotel Idoop by Parasanti Jl. Swaramahardika No. 883 lingkungan pajang timur pejanggik Kota Mataram selama 2 hari yaitu  dari tanggal 30-31 Mei 2024. Kegiatan diawali dengan laporan ketua panitia oleh kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pangan Bpk. Tunggul W. Yetno, S.Hut.,MP dan sambutan oleh Bapak kepala dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Bapak H. A. Azis, SH.,MH, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun sebagai instrument untuk pemantauan ketahanan pangan wilayah FSVA telah digunakan sebagai indikator kinerja kunci untuk evaluasi kenerja pembangunan pangan daerah. Tujuan Penyusunan Peta FSVA adalah untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan untuk dijadikan dasar rekomendasi program pengentasan kerawanan pangan memberi informasi dimana, mengapa, menghasilkan rekomendasi. Lanjutnya, salah satu fokus utama kegiatan ketahanan pangan dan Gizi saat ini adalah pengentasan kemiskinan daerah rentan rawan pangan ditargetkan turun menjadi 10 persen pada tahun 2024. Melalui PERPRES Nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal, sejalan dengan hal tersebut  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB telah menyusun program unggulan terdiri dari (1). Peningkatan Sumberdaya Manusia, (2). Peningkatan Diversifikasi Pangan (3). Penanganan Kerawanan Pangan dan (4) Pengentasan Kemiskinan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. “Saya menganggap acara ini   sangat   penting   dalam   rangka   menyamakan   persepsi   dan meningkatkan kemampuan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam penyusunan Peta FSVA Provinsi dan Kabupaten/kota sehingga proses pengumpulan data, validasi dataa dan penyusunan pelaporan ke pusat  dapat lebih cepat diselesaikan tepat waktu.

Alhmdulliah hasil yang membanggakan diperoleh Provinsi NTB atas Apresiasi/Penghargaan PoU (Prevence of Undermourishment) atau Jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan terrendah 2,17 persen sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota terbaik diperoleh Kota Mataram 0,65 persen oleh Kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional) Bapak Arief Prasetya Adi dan diterima oleh M. Suedi , SE (Sekretaris DKP NTB) di Depok Jawa Barat  tanggal 27 Februari 2024.

Perlu kami sampikan bahwa Indek ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2023 di peringkat 15 dari 34 Provinsi dengan nilai skor 76,51 persen sedangkan untuk tingkat  Kabupaten tertinggi di kabupaten Sumbawa barat dengan skor 86,02 sedangkan Indek Ketahanan Pangan (IKP) kabupaten terrendah di kabupaten Lombok utara dengan skor 65,92.

Upaya Penanganan kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dalam rangka percepatan pembangunan program ketahanan pangan melalui kerjasama dengan pihak BUMN maupun BUMD terkait ketersediaan pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah maupun cadangan pangan masyarakat, Gelar pangan Murah (GPM) dan penyedia sarana penyedia pangan serta sosialisasi B2SA  kecamatan maupun desa/ kelurahan.

Hasil penyusunan peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi maupun Kabupaten sudah dimanfaatkan sebagai acuan upaya penanganan daerah rentan rawan pangan seperti Penanganan Kerawanan Pangan di 10 kabupaten/kota,  Pertanian Keluarga (PK), Pengembangan Koorporasi Usahatani (PKU) Pertanian masuk Sekolah (PMS), dalam rangka pengetasan kemiskinan daerah rentan rawan pangan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan melalui program Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas– FSVA). merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis mengenai status ketahanan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat wilayah. Mengingat peranan FSVA yang sangat strategis sebagai dasar dalam menentukan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan dan indek ketahanan pangan  tersebut, maka updating FSVA pada tahun 2024 menjadi mutlak diperlukan. Pemutakhiran ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat yang dapat mencerminkan kondisi dan fakta terbaru  sebagai hasil dari pembangunan.

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil komposit FSVA Provinsi NTB Tahun 2023 terdapat 4 kecamatan yang mengalami rentan rawan pangan atau 3,14 % jika dibandingkan tahun 2022  sebanyak 8 kecamatan atau 6,83 % yang masuk daerah rentan rawan pangan

Indikator penyebabnya daerah rentan rawan pangan berupa keterbatasan akses air bersih, tinggi angka kesakitan atau keluhan masyarakat yang melakukan pengobatan  di rumah sakit maupun di puskesmas, penangan balita stunting dan tingkat pendidikan anak sekolah masih rendah

Kami sampaikan kepada bapak /ibu pelaksana kegiatan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tingkat kabupaten/Kota dapat memanfaatkan hasil penyusunan Peta FSVA sebagai acuan dan Pedoman dalam penetapan lokasi daerah rentan rawan pangan

Bahwa Tahun Anggaran 2025 Pemerintah pusat tidak lagi menganggarkan kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) tingkat kabupaten/kota dan dialihkan melalui dana APBD masing masing kabupaten/kota mohon nantinya dapat disampaikan kepada pimpinan

Namun saya juga menyadari bahwa masih terdapat beberapa permasalahan pangan dan gizi di beberapa wilayah di provinsi NTB seperti perubahan iklim, distribusi pangan belum merata sampai tingkat rumah tangga, gejolak harga sangat berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, dan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan pangan bergizi seimbang belum banyak di ketahui.

Setelah pertemuan ini, Saya mengharapkan Penanggung jawab kegiatan Peta FSVA Kabupaten/kota dapat menyampaikan hasil Analisis Peta FSVA Kabupaten/Kota Tahun 2024 Kepada Bupati/Walikota sebagai laporan pertanggung jawaban kita serta hasil rekomendasi dan kebijakan program Ketahanan pangan dan gizi melalui lokus daerah rentan rawan pangan sehingga diperoleh gambaran potret riil ketahanan dan kerentanan pangan sampai tingkat desa. Serta saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak/Ibu Tim Teknis Penyusunan Peta FSVA Provinsi yang terdiri Bappeda NTB, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, BPS, dan rekan-rekan Bidang Kerawanan pangan dan Gizi yang telah membantu dalam tersusun buku Peta FSVA Tahun 2023.

Acara pembukaan pertemuan koordinasi dan bimtek penyusunan Peta FSVA Kabupaten/Kota Tahun 2024 di buka secara resmi dan diakhiri dengan foto bersama.